Kesepakatan '4+4' yang didukung PBB ditandatangani di Libya untuk menyatukan faksi-faksi saingan

Perwakilan dari kubu politik saingan Libya baru-baru ini menandatangani kesepakatan bersejarah di Tripoli, menyusun peta jalan yang dapat menghasilkan pemilihan presiden dan legislatif dalam 24 bulan. Dimediasi oleh Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL), kesepakatan 'komite 4+4' ini berupaya menyelesaikan perselisihan hukum dan kelembagaan yang berulang yang telah melumpuhkan negara sejak 2011. Namun, di negara yang dilanda ketidakpercayaan yang mendalam, aliansi yang berubah-ubah, dan faksi bersenjata yang mengakar, jalan dari dokumen yang ditandatangani menuju pemerintahan yang bersatu masih penuh dengan tantangan. Kesepakatan ini mencakup ketentuan yang mengizinkan warga negara dengan kewarganegaraan ganda untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan perwira militer untuk maju sebagai kandidat, yang menurut analis dapat membuka jalan bagi Saddam atau Khalifa Haftar. Kesepakatan ini juga merestrukturisasi Komisi Pemilihan Umum Nasional Tinggi dan menetapkan sesi resmi bergilir di Tripoli, Benghazi, dan Sabha. Meskipun ada janji pemilihan baru, ada sedikit harapan bahwa para pemimpin Libya saat ini akan melepaskan kekuasaan jika mereka kalah dalam pemungutan suara.